Tags

,

Setiap teori, konsep, ilmu yang terkait dengan sosial termasuk sistem sosial dan politik mestilah lahir dari dialektika di sebuah konteks tertentu. Konteks itu bisa berarti lingkungan tertentu, masyarakat tertentu, waktu tertentu, negara tertentu atau peradaban tertentu. Dan tidak ada kebenaran mutlak atas teori, konsep, ilmu pengetahuan dan sistem sosial politik. Yang ada adalah kebenaran relatif, yang terikat ruang dan waktu. Akan ada kebenaran relatif lanjutan dari kebenaran sebelum itu. Kalaupun itu dianggap kebenaran dan kebaikan, karena memang disepakati oleh suatu komunitas masyarakat tertentu pada jangka waktu tertentu pula. Oleh karena itu, sistem politik yang lahir dari lingkungan dan konteks yang berbeda belum tentu cocok dan sukses ketika diterapkan pada lingungan dan konteks yang lain. Dan juga sebuah sistem politik pastilah embedded (terdapat didalamnya) kumpulan ide yang mewakili sistem nilai, filosofi, cara pandang dan budaya dari perumusnya.

Sehingga sistem politik di suatu negara seharusnya bersandar pada keunikan sistem sosial dari masyarakat itu sendiri, karena setiap komunitas, masyarakat, bangsa, konteks, atau negara mempunyai sistem nilai, filosofi, budaya dan karakteristik yang berbeda, unik dan tidak dapat disamakan dengan komunitas, masyarakat, bangsa ataupun negara lain.

Termasuk Demokrasi, Demokrasi yang diterapkan di Amerika contohnya merupakan sistem politik yang dibangun atas dasar filosofi, sistem nilai dan budaya para perumusnya di Amerika. Padahal, filosofi, sistem nilai dan budaya di negara lain, khususnya di Indonesia sangat berbeda dengan di Amerika. Oleh karenanya, Demokrasi ala Amerika tidak bisa diadopsi mentah-mentah di Indonesia.

Sehingga, Demokrasi yang seperti apa cocok digunakan di Indonesia seharusnya tidak mengadopsi secara mentah-mentah dari negara lain, dan peradaban lain. Sistem politik, apakah itu monarki, demokrasi atau apapun bentuk dan namanya, haruslah mengacu pada sejarah, karakteristik, budaya, sistem nilai dan filosofi kita sendiri. Kita selamanya akan tertinggal dan selalu menjadi follower kalau terus mengikuti ukuran dan parameter dari negara lain atau peradaban lain. Karena memang ukuran dan parameter itu dibuat dan dirumuskan dari konteks negara lain, bukan dari Indonesia. Ukuran keberhasilan dari sistem politik yang dibuat haruslah bersandar pada jati diri kita sendiri.

Memang Indonesia dianggap sebagai young democracy country alias negara yang masih muda dalam berdemokrasi, karena parameter yang digunakan adalah sejak jatuhnya Presiden Soeharto dan seakan-akan Indonesia juga bangsa yang masih muda, karena baru berdiri sejak 1945 tetapi bangsa Indonesia sejatinya jauh lebih tua dari itu. Bangsa yang kemudian dinamakan Indonesia ini sesungguhnya telah ada dan kalau ditelisik lebih dalam punya sejarah yang hebat dan berperadaban sangat tinggi, mungkin lebih maju dari Eropa dan Amerika pada jamannya.

Ada kejayaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang merupakan imperium pada jamannya. Sejarah menyebutkan bahwa Sriwijaya merupakan pusat pembelajaran agama Budha di masa lalu, dimana banyak orang dari Cina, India dan lain-lain datang ke Srwijaya untuk berguru dan belajar tentang agama Budha.

Seiring dengan penemuan situs Gunung Padang yang besarnya 10x lipat Candi Borobudur dan jauh lebih tua dari Piramida di Mesir, serta yang saya sangat takjub bahwa situs itu sesungguhnya bukan ‘tertimbun’ tapi ‘ditimbun’ dengan sangat baik dan canggih yang itu menunjukkan ada masa dimana peradaban saat itu sedemikian tinggi karena mampu ‘menyembunyikan’ situs sebesar itu dengan teknologi semen yang begitu maju untuk menimbun dan bertahan ratusan tahun.

Jauh sebelum orang bicara tentang Development, Prabu Airlangga sudah mengimplementasikan hal itu.

Pada abad ke-3 tahun 270-an Masehi, Kapal Dagang dari selatan (Jawa) ukurannya 3x kapal Cina saat itu. Bahkan masyarakat ‘Indonesia’ pada tahun jaman dulu 648 M sudah mempunyai Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata namanya Kalingga Dharma Sastra yang disusun oleh Raja Kalingga yang bernama Kartikea Singa. Itulah KUHP pertama yang terdiri 119 pasal. Dan tahun 648 M itu sama dengan mas Khalifah Usman, jadi masyarakat kita sudah punya KUHP . Soal Demokrasi, Majapahit sudah mengimplementasikannya dimana saat itu ada konsep ‘Pepe’ yaitu Raja punya kewenangan untuk menerima laporan langsung dari rakyat. Rakyat jika tidak puas terhadap kebijakan Perdana Menteri akan melakukan ‘Pepe’ atau ‘berjemur’ dan kemudian akan diminta menghadap Raja untuk menyampaikan keluhannya. Jika, semakin banyak rakyat yang protes hal itu, maka Raja akan mengganti pejabat terkait. (Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo).

Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia harus percaya diri untuk merumuskan sistem politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita sendiri. Tidak ada masalah jika berbeda dan tidak sesuai dengan negara lain, apalagi Amerika.

Kajian soal Demokrasi yang cocok di Indonesia tidak bisa hanya mengacu pada buku teks-teks barat, melainkan juga kitab-kitab kuno di masa lalu yang kalau mau digali sesungguhnya banyak sekali terkandung ilmu pengetahuan dan kearifan yang lahir orisinal dari bumi Nusantara sendiri.

Portsmouth, 30/09/2014

Penulis adalah Peneliti E-Participation di University of Portsmouth, UK

Advertisements